Peran Pengawasan dan Pengendalian Aparatur BKN Terhadap Kasus Perpindahan Status Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Upaya Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten X | BKN PEDIA
Image of Peran Pengawasan dan Pengendalian Aparatur BKN Terhadap Kasus Perpindahan Status Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Upaya Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten X
Penanda Bagikan  21

Karya Tulis Ilmiah

Peran Pengawasan dan Pengendalian Aparatur BKN Terhadap Kasus Perpindahan Status Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Upaya Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten X

The purpose of this paper is (1) to describe the process of transferring
the status of KB extension agents; and (2) analyzing the role of supervision and
control of BKN in cases of transfer of family planning extension status. Data
collection was carried out by observation and interview methods. Submission of
the nominative list of District / City Regional Civil Servants to BKN. The Head of
BKN determines the decision to transfer PNS. The process and flow refer to Perka
BKN Number 6 of 2016 regarding the implementation of the transfer of civil
servants. Based on the results of the analysis, Wasdal BKN has a significant role
in the effort to implement Law Number 23 of 2014. These roles are: (1)
Conducting investigative audits of civil servant problems that do not follow the
rules in Law Number 23 Year 2014; and (2) provide technical guidance to PPK
(Civil Service Officer).

File Digital
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar