Tinjauan atas Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Ne…

Tinjauan Pengisian Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerja…

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakanberdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, danjenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpamembedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membi…

Status Kepegawaian Polisi Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t…

Dalam pengelolaan hutan salah satunya dibentuk jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatu…

Tinjauan Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Trans…

Manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi dan misi organisasi, dan dalam pelaksanaannya dikelola dan diatur oleh manusia. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi dengan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Penelitian ini dimaksu…

Evaluasi Implementasi Pemutakhiran Data Mandiri Dengan Mysapk Bkn Menggunakan…

Tugas akhir ini membahas mengenai system informasi kepegawaian di Indonesia yang seharusnya dapat terintegrasi dan dapat diandalkan untuk memastikan ketersediaan data kepegawaian yang akurat dan mutakhir dengan penggunaan aplikasi MySAPK BKN. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan evaluasi Usability MySAPK BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan metode System Usability Scale (SUS) Pada Badan K…

Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keemp…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab peraturan pelarangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat terindikasi melanggar HAM, diskriminasi gender, dan hukum agama. Sebagai bahan analisa dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan kasus-kasus nyata yang t…

Analisis Beban Kerja Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan …

Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan salah satu Upaya penyederhanaan birokrasi sesuai dengan tujuan menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan penyederhanaan birokrasi dilatarbelakangi persoalan birokrasi yang tidak tepat fungsi dan ukuran. Ketercapaian efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui…

Analisis Penerapan Pengembangan Karier Pegawai Pada Kantor Pusat Pelatihan Da…

Karya tulis ini membahas tentang pengembangan karier pegawai Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Puslatbang) Lembaga Administrasi Negara. Seorang pegawai yang bekerja tidak hanya ingin mendapatkan apa yang dimilikinya sekarang namun juga mengharapkan adanya perubahan, perkembangan, kemajuan, dan kesempatan yang diberikan oleh organisasi kepadanya untu…

Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Guru Di Smp Neger…

Pada penelitian ini, kami mengevaluasi pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Rancaekek Kabupaten Bandung. Tujuan kami adalah untuk memahami secara detail mengenai pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada guru-guru, tingkat kinerja mereka, serta bagaimana pendidikan dan pelatihan tersebut berdampak pada kinerja guru di sekolah tersebut. Metode penelitian y…

Analisis Diklat Pengamanan Narapidana Bagi Petugas Pemasyarakatan Di Lapas Ke…

Fungsi pengamanan yang diselenggarakan Lapas Kelas IIB Kayu Agung meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan tersebut menghadirkan salah satu konsekuensi yang tidak terhindarkan, yaitu ancaman kehilangan nyawa. Hal demikian menjadi indikator bahwa profesionalitas dalam pelaksanaan system pemasyarakatan adalah t…