Pengembangan Pegawai Bebasis Analisis Kesenjangan Kompetensi Jabatan Pimpinan…

Kompetensi merupakan landasan penting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), selain aspek kualifikasi dan kinerja. Pengembangan pegawai berbasis analisis kesenjangan kompetensi menjadi salah satu strategi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gamb…

Analisis Perbandingan Implementasi Learning Organization pada Instansi Pemeri…

Skripsi ini membahas tentang perbandingan implementasi learning organization pada dua instansi pemerintah yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara. Dasar perbandingan ini berdasarkankomponen LO dari Peter Senge dan Cummmings &Worley yaitupersonal mastery, mental models, shared vision, team learning, systems thinking, kepemimpinan, struktur organisasi, budaya organisasi, pengem…

Analisis Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian: Studi Kas…

Perlunya penyelesaian sengketa kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mencari keadilan terhadap Keputusan TUN yang dianggap merugikan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur yang benar dan instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian sehingga bisa mengkaji kasus terkait kedudukan rekomendasi KASN Nomor: B-4449/KAS…

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pensiun Bagi Wanita Yang Menjadi Istri Kedua Dari…

Pada prinsipnya Poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang. Terbukti ada 1 kasus Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Guru yang bekerja disalah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan, yang telah mendapatkan izin poligami dari Bupati. Oleh sebab itu penulis …

Tinjauan atas Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Ne…

Tinjauan Pengisian Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerja…

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakanberdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, danjenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpamembedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membi…

Status Kepegawaian Polisi Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t…

Dalam pengelolaan hutan salah satunya dibentuk jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatu…

Tinjauan Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Trans…

Manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi dan misi organisasi, dan dalam pelaksanaannya dikelola dan diatur oleh manusia. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi dengan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Penelitian ini dimaksu…

Evaluasi Implementasi Pemutakhiran Data Mandiri Dengan Mysapk Bkn Menggunakan…

Tugas akhir ini membahas mengenai system informasi kepegawaian di Indonesia yang seharusnya dapat terintegrasi dan dapat diandalkan untuk memastikan ketersediaan data kepegawaian yang akurat dan mutakhir dengan penggunaan aplikasi MySAPK BKN. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan evaluasi Usability MySAPK BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan metode System Usability Scale (SUS) Pada Badan K…

Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keemp…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab peraturan pelarangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat terindikasi melanggar HAM, diskriminasi gender, dan hukum agama. Sebagai bahan analisa dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan kasus-kasus nyata yang t…