Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • PNS berintegritas diperlukan untuk membentuk birokrasi pemerintah yang handal • Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional dan berkarakter. • Karakter dibentuk oleh sikap perilaku dari nilainilai dasar, kedudukan dan peran PNS, yang menguasai bidang tugasnya • Pendidikan karakter menja…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Negara berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan kepada setiap warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dll. • Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam peradilan umum diatur dalam ketentuan KUHAP. • Perlindungan hukum ASN diamanatkan dalam UU ASN Pasal 21 (d). • ASN sebagai bagian dari warga negara diberikan perlindungan hukum dal…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Reformasi pensiun PNS perlu adanya model baru untuk menciptakan kesinambungan kesejahteraan bagi pensiunan PNS. • Keberlangsungan penyelenggaraan program pensiun PNS saat ini tidak lepas dari peran PT Taspen (Persero) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk membayarkan manfaat pensiun PNS dan BKN sebagai penyelenggara administrasi program pensiun PNS. • …
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Seseorang dapat hidup layak setelah memasuki masa pensiun dengan manfaat pensiun yang memadai diukur dengan besaran yang disebut Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) atau Replacement Ratio. Rekomendasi International Labour Organization (ILO) adalah replacement ratio minimal sebesar 40% dari total penghasilan terakhir. • Replacement ratio program pensiun PNS saa…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasakan sistem merit. • Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. • Politi…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. • Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan. • Pengelolaan terhadap jabatan fungsion…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Kepemimpinan merupakan faktor utama yang memungkinkan fungsi-fungsi dalam organisasi berjalan • Perencanaan suksesi memastikan bahwa jabatanjabatan strategis dalam organisasi nantinya dapat terus terisi oleh orang-orang yang tepat, baik dalam hal kompetensinya maupun kesesuaian dengan minat dan lingkungan kerjanya. • Talent management ditujukan untuk mempe…
Policy Brief
Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang ber- sangkutan.. KMS MASN sebagai solusi praktis, gratis dan kolaboratif bagi pengembangan kompetensi teknis manajemen ASN secara mandiri dan dinamis karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja, serta memberikan da…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Pemanfaatan fasilitas whatsApp merupakan salah satu me- dia yang sudah dimiliki banyak orang untuk memudahkan BKN berkomunikasi dan memberi ruang lingkup kepada publik sebagai pusat layanan ASN se-Indonesia. • Data Statistika dari Databoks menunjukkan Indonesia men- jadi pengguna Whatsapp terbesar ketiga di dunia. Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi s…
Policy Brief
SDM Aparatur dituntut terus belajar, mengembangkan kapabilitas, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompetensi personal menjadi titik terlemah yang mem- buat kinerja SDM Aparatur belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat maupun bagi pencapaian tujuan nasional. Penetapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak serta merta menyelesaikan masalah birokrasi pemerin…