Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Policy Brief
Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BKN melakukan refocusing terhadap road map Reformasi Birokrasi BKN 2020-2023. Refocusing dilakukan dengan menyusun kerangka logis, dengan mendasarkan pada Rencana Strategis BKN 2020-2024 dan mandat peran mesa BKN dalam…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Satu Data Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan Data berkualitas baik dengan standarisasi tertentu. Salah satu visi dan misi BKN adalah peningkatan kualitas database ASN terpadu melalui SIASN. Kualitas data ASN yang baik melingkupi data profil dan riwayat ASN yang terkini, lengkap, akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses dan am…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Transformasi digital merupakan jembatan penting antara organisasi pemerintahan dan menjadi landasan krusial dalam konteks pemerintahan di Indonesia. • Indonesia menduduki peringkat ke-77 di Asia menurut Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) PBB tahun 2022 yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi masyarakatnya. • Transformasi dig…
Policy Brief
Penilaian prestasi kerja PNS adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Sasaran kinerja pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan s…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Permasalahan kualitas data ASN menggambarkan ketidakakuratan data ASN, hal ini menjadi meng- hambat efektivitas layanan manajemen kepegawaian yang diselenggarakan BKN. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tematik untuk peningkatan kualitas data ASN sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dalam bentuk pemberian Tugas Belajar melalui beasiswa. • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjalani tugas belajar memilik…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF Penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat dalam mem- berikan pelayanan kepada masyarakat. . Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi salah satu tahapan dalam penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian pegawai yang disetarakan jabatannya dapat dimaknai dalam langkah kongkret dari penyederhanaan birokrasi melalui tahapa…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF Sumpah/Janji PNS yang didasari atas dasar iman akan membentuk pribadi PNS yang berintegritas. Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan, yang diikrarkan dihadapan pejabat berwenang menurut agama dan kepercayaannya. • PNS wajib mengucapkan Sumpah dan Janji setia kepada UUD 1945, Pemerintah dan Negara RI. Setiap PNS wajib mengamalka…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Permenpan RB Nomor 6 dan 7 Tahun 2022 telah menimbulkan asimetris dalam manajemen tata kelola SDM BRIN, karena belum ada petunjuk teknis yang jelas terkait perubahan dari penilaian kinerja berbasis angka kredit yang menjadi penilaian kinerja berbasis ekspektasi pimpinan dan perilaku pegawai. • Mekanisme kerja, penilaian kinerja, pola karier pejabat fungsional, serta …