Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Policy Brief
Penilaian prestasi kerja PNS adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Sasaran kinerja pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan s…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Kebutuhan PNS merupakan jumlah (kuantitas), kriteria (kualifikasi), kompetensi (kualitas) secara rasional yang diperlukan pada setiap unit instansi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rasionalisasi PNS diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesesuaian antara pegawai, baik secara kuantitas, kualifikasi, maupun kualitas dengan jenis dan beban peker…
Policy Brief
Dalam rangka mendukug tugas pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk menciptakan PPPK yang profesional perlu adanya sistem manajemen secara transparan berbasis merit sistem. Manajemen PPPK merupakan pengelolaan PPPK dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan PPPK yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, …
Policy Brief
Profesionalitas dimaknai sebagai kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesi merupakan pekerjaan atau jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus pada jabatan tersebut. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawa…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan perubahan lingkungan strategis yang dinamis mempengarui pola kerja organisasi. • Teknologi sebagai sarana kerja sangat menentukan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan. • SDM pegawai secara kuantitas akan berkurang namun secara kualitas akan ditambah guna mencipakan…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan dilaksanakan dengan asas netral. • Netralitas ASN hakikatnya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. • Komitmen untuk menjaga netralitas ASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak terutama ASN, Pejabat Pembina Kepegawai…
Policy Brief
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) merupakan konsep baru dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Pejabat yang menduduki JPT dikontrak selama 5 tahun untuk memenuhi target kinerja sesuai perjanjian atau kontrak kinerja. Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun, diberikan kesempat…
Policy Brief
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada setiap PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji PNS dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja (output) dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indek harga yang berlaku di d…
Policy Brief
Kinerja merupakan hasil kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pegawai ASN, diperlukan sistem penilaian kinerja yang obyektif. Penilaian kinerja ASN merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan baik buruknya kinerja pegawai ASN. Untuk melakukan penilaian kinerja d…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Tidak adanya perencanaan suksesi kepemimpinan di instansi pemerintah menyebabkan krisis kepemimpinan. • Instansi pemerintah wajib memiliki manajemen karir yang terdiri atas perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi dari manajemen talenta. • Pembinaan dan pengembangan bakat ASN melalui manajemen talent diperlukan untuk mendapatkan…