Persyaratan Layanan Mutasi dan Status Kepegawaian

FAQ Mutasi dan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian PNS Yang Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat …

PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan tidak serta merta kembali ke jabatan semula yang didudukinya. PNS tersebut dapat dipertimbangkan untuk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain baik itu berupa Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fu…

Hak Pensiun Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mendefinisikan anak sebagai anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang. Sehingga hanya anak kandung yang dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya jika pensiun janda/duda tidak ada yang menerima, dan anak masih memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun. Sehingga, anak a…

Bank Data Kasus Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara Badan Kepegawaian N…

Berisi permasalahan PNS mengenai janda/duda, ahli waris, pernikahan siri, tindak pidana, status dan kedudukan kepegawaian, pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdian, batas usia pensiun, taspen, administrasi, masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Netra…

Berdasarkan Pasal 175 dan Pasal 176 Peraturan Kepala BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, tugas dan fungsi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian antara lain adalah menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kepegawaian. Untuk tindak lanjut pelaksanaan tersebut telah dilakukan kegiatan pemantauan dan eval…

Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Hukum Kepegawaian

Hasil dari analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian terhadap tujuh instansi pemerintah (BKD Provinsi Lampung, BKP2D Kabupaten Boyolali, BKPSDMD Kota Makassar, BKPSDM Kabupaten Sumedang, BKPSDM Kota Yogyakarta, BKPSDM Kabupaten Malang, dan BKPSDM Kota Mataram), terdapat tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah…