Materi Srikandi Versi 3

Srikandi singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Layanan microservices aplikasi SRIKANDI dibuat untuk mengatasi batasan-batasan yang didapat dalam pengembangan tradisional yang menggunakan arsitektur monolitik, yang pengembangannya dimulai dengan membangun seluruh sistem perangkat lunak dengan basis kode dan basis data yang sama Microservices adalah desain arsitektur un…

Urgensi Pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014, visi BKN tahun 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan Presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “ Memperkuat stabilitas polhukam dan Transfo…

Aplikasi Layanan Konsultasi dan Pengaduan ASN Pada Kantor Regional VIII BKN B…

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin terletak di Jl. Bhayangkara No.1, Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Adapun kendala masih kesulitan dalam melakukan pengaduan dan konsultasi karena tidak adanya aplikasi yang dapat membantu para ASN, pengaduan dan konsultasi masih dilakukan secara manual dengan langsung datang ke kantor. Dimana teknik pengumpulan da…

Persyaratan Layanan Mutasi dan Status Kepegawaian

FAQ Mutasi dan Status Kepegawaian

Buletin Panglima Edisi Januari - Desember 2023

Buletin Panglima

Sosialisasi Benturan Kepentingan

Berdasarkan PMK Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Benturan Kepentingan merupakan situasi dimana Pegawai atau Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja, keputusan/kebijakan, dan/ atau ti…

KESENJANGAN ANTARA KINERJA INDIVIDU DAN KINERJA ORGANISASI (Kasus Sistem Mana…

Permasalahan mendasar dari penerapan penilaian kinerja dalam peraturan lama yakni Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 adalah adanya kesenjangan Kinerja Pegawai dengan Kinerja Organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem manajemen Kinerja PNS melalui PP Nomor 30 Tahun 2019 dapat mengatasi kesenjangan kinerja sebagaimana terjadi pada PP nomor 46 tahun 2011. Analisi…

EVALUASI PENERAPAN PENILAIAN KINERJA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS SIST…

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berbasis sistem 360 derajat feedback apraisal. Evaluasi berfokus pada penilaian kinerja yang diduga dapat mewujudkan penilaian yang Tingkat Objektifitas (X1), Tingkat Keterukuran (X2), Tingkat Akuntabilitasl (X3), Tingkat Partisipatif (X4), Tingkat Transparansi (X5), dan penilaian kinerja yang dap…