Kebijakan Satu Data Aparatur Sipil Negara Untuk Mewujudkan Interoperabilitas

Ringkasan Eksekutif • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan PPPK memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS. Kompensasi yang berbeda dengan PNS adalah PPPK ti…

Pengembangan Pegawai Bebasis Analisis Kesenjangan Kompetensi Jabatan Pimpinan…

Kompetensi merupakan landasan penting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), selain aspek kualifikasi dan kinerja. Pengembangan pegawai berbasis analisis kesenjangan kompetensi menjadi salah satu strategi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gamb…

Analisis Perbandingan Implementasi Learning Organization pada Instansi Pemeri…

Skripsi ini membahas tentang perbandingan implementasi learning organization pada dua instansi pemerintah yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara. Dasar perbandingan ini berdasarkankomponen LO dari Peter Senge dan Cummmings &Worley yaitupersonal mastery, mental models, shared vision, team learning, systems thinking, kepemimpinan, struktur organisasi, budaya organisasi, pengem…

Analisis Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian: Studi Kas…

Perlunya penyelesaian sengketa kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mencari keadilan terhadap Keputusan TUN yang dianggap merugikan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur yang benar dan instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian sehingga bisa mengkaji kasus terkait kedudukan rekomendasi KASN Nomor: B-4449/KAS…

Urgensi Integrasi Aplikasi Penyusunan Kebutuhan ASN

Ringkasan Eksekutif • Ketersediaan pegawai dalam instansi pemerintah akan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah itu sendiri, oleh karenanya dalam proses penyusunan kebutuhan harus memperhatikan rencana strategis pada instansi pemerintah agar pegawai yang tersedia dan yang akan direkrut adalah pegawai yang dapat mendukung pencapaian target kinerja instansi pemerintah. • Pen…

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pensiun Bagi Wanita Yang Menjadi Istri Kedua Dari…

Pada prinsipnya Poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang. Terbukti ada 1 kasus Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Guru yang bekerja disalah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan, yang telah mendapatkan izin poligami dari Bupati. Oleh sebab itu penulis …

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Pemerintah

UU ASN mengubah pengembangan ASN dari pendekatan closed career system. Implementasi kebijakan pengisian JPT didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT Pada Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga. Seleksi terbuka (open recru…

Tinjauan atas Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Ne…

Tinjauan Pengisian Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerja…

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakanberdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, danjenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpamembedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membi…

Inovasi Pelayanan Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Berbasis Docu Dig…

Ringkasan Eksekutif • Inovasi pelayanan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi. • Dilingkungan instansi pemerintah pengembangan pelayanan pensiun berbasis elektronik/aplikasi diperlukan sebagai inovasi dalam proses pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS. • Dalam manajemen PNS, digitalisasi pelayanan pensiun d…