Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Karya Tulis Ilmiah
Dalam penulisan karya tulis ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian kinerja PNS dalam kaitannya dengan rentang kendali dan dampak perubahan organisasi pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I Yogyakarta. Penilaian kinerja PNS dilakukan melalui aplikasi e-SKP. Terdapat lima hambatan dalam penilaian kinerja, yaitu faktor hambatan hukum, norma sosial, politis, hambatan sistem aplikasi, …
Karya Tulis Ilmiah
Penulisan ini disusun untuk memaparkan status PNS Tipikor terhadap SKB Pemberhentian PNS Tipikor, yang kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini adalah penelitian…
Karya Tulis Ilmiah
Reformasi birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah salah satunya dengan pelaksanaan evaluasi jabatan (evajab). Hasil dari evajab sekarang digunakan untuk penentuan tunjangan kinerja bagi seluruh Instansi Pemerintah. Kedepannya, akan digunakan sebagai dasar sistem penggajian baru yaitu gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Berdasarkan aturan seharusny…
Karya Tulis Ilmiah
Karya tulis ini membahas tentang integrasi data HRIS Kemenkeu dan SAPK BKN. Penulisan ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan studi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi saat ini data kepegawaian yang ada belum akurat dan terkini sehingga harus segera dilakukan integrasi data untuk membangun suatu databas…
Karya Tulis Ilmiah
Penulisan ini disusun untuk melihat permasalahan terkait penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di BKPSDM Kota Bogor, khususnya pada hasil penyusunan Anjab ABK yang ada pada Bidang Formasi, Data dan Kepangkatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sesuai dengan sumber data serta maksud dan tujuan penyusunan laporan ini maka dalam pengumpulan data, penulis mengguna…
Karya Tulis Ilmiah
Kedudukan dan peran dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berkaitan dengan perlindungan Aparatur Sipil Negara maka pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan ha…
Karya Tulis Ilmiah
Karya tulis ini membahas penilaian kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda (KPPN) Tahun 2019. Penelitian dilakukan berdasarkan data penilaian kinerja KPPN Samarinda, wawancara serta studi peraturan perundang-undangan. Kinerja sebuah organisasi setiap tahunnya dilakukan penilaian untuk melihat tingkat ketercapaian terhadap sasaran kinerja yang dilakukan sebah organisas…
Karya Tulis Ilmiah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sanksi kepada PNS di daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui pantangan dalam memberikan undang-undang itu bersifat empiris. Setting penelitian berada di Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka meliputi buku, peratura…
Karya Tulis Ilmiah
Disiplin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, karena dengan disiplin ada keteraturan, tindakan-tindakan manusia yang diperbolehkan dan bahkan tidak dibolehkan atau dilarang. Dengan demikian sikap disiplin merupakan keharusan setiap orang dalam menjalani kehidupan bersama agar terjaga sikap saling menghargai. Bahwa dengan sikap disiplin tersebut setiap orang akan…
Karya Tulis Ilmiah
Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusanhakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Bagi PNS pernikahan dan perceraian dilakukan harus seijin atasan. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyer…