Policy Brief
Menggagas Penghargaan Bagi Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Ringkasan Eksekutif • Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. • Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan. • Pengelolaan terhadap jabatan fungsion…
Policy Brief
Dikotomi Sistem Merit Dan Politisasi Birokrasi Dalam Pengangkatan Jabatan ASN
Ringkasan Eksekutif • Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasakan sistem merit. • Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. • Politi…
Policy Brief
Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil: Desain Manfaat Jaminan Pensiun
Ringkasan Eksekutif • Seseorang dapat hidup layak setelah memasuki masa pensiun dengan manfaat pensiun yang memadai diukur dengan besaran yang disebut Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) atau Replacement Ratio. Rekomendasi International Labour Organization (ILO) adalah replacement ratio minimal sebesar 40% dari total penghasilan terakhir. • Replacement ratio program pensiun PNS saa…
Policy Brief
Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Ringkasan Eksekutif • Reformasi pensiun PNS perlu adanya model baru untuk menciptakan kesinambungan kesejahteraan bagi pensiunan PNS. • Keberlangsungan penyelenggaraan program pensiun PNS saat ini tidak lepas dari peran PT Taspen (Persero) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk membayarkan manfaat pensiun PNS dan BKN sebagai penyelenggara administrasi program pensiun PNS. • …
Policy Brief
Konsepsi Pembiayaan Dan Pola Jaminan Pensiun PNS
Undang-Undang ASN mengamanatkan jaminan pensiun PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Penyelenggaraan program pensiun saat ini telah memberatkan APBN dan manfaat pensiun PNS sangat kecil dibandingkan penghasilan saat aktif. Implementasi kebijakan pensiun PNS terkendala dengan belum selesainya penyusunan RPP Jami…
Policy Brief
Bantuan Hukum ASN Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
Ringkasan Eksekutif • Negara berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan kepada setiap warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dll. • Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam peradilan umum diatur dalam ketentuan KUHAP. • Perlindungan hukum ASN diamanatkan dalam UU ASN Pasal 21 (d). • ASN sebagai bagian dari warga negara diberikan perlindungan hukum dal…
Policy Brief
Membentuk Karakter Spritual PNS Dalam Pelatihan Dasar CPNS
Ringkasan Eksekutif • PNS berintegritas diperlukan untuk membentuk birokrasi pemerintah yang handal • Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional dan berkarakter. • Karakter dibentuk oleh sikap perilaku dari nilainilai dasar, kedudukan dan peran PNS, yang menguasai bidang tugasnya • Pendidikan karakter menja…
Policy Brief
Relevansi Program Orientasi Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan program orientasi di tempat kerja. Untuk orientasi di lingkup instansi pemerintah belum diatur secara formal dan jelas program orientasi terhadap CPNS. Te r da pat manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan program orientasi CPNS, bagi CPNS maupun organisasi pemerintah. Orientasi berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang paling…
Policy Brief
Model Pola Karier ASN Nasional Dalam Perspektif Pengembangan Pegawai
Ringkasan Eksekutif • Untuk menjamin keselarasan potensi pegawai dalam mengembangkan karier diperlukan jalur atau pola karier ASN disetiap instansi pemerintah yang terintegrasi secara nasional. • Pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. • Pola karier menunjukan lintas…
Policy Brief
Retensi Pegawai Sebagai Upaya Pencegahan Turnover
Ringkasan Eksekutif Regulasi dan kebijakan manajemen PNS memungkinkan adanya turnover PNS melalui perpindahan dari satu organisasi pemerintah ke organisasi pemerintah lainnya. Turnover PNS tersebut menimbulkan permasalahan diantaranya terganggunya kinerja dan sistem operasional organisasi, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program kerja. Sebanyak 64% alasan turnover PNS …
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah