Policy Brief
Evaluasi Kebijakan Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya
Ringkasan Eksekutif • PP Manajemen PNS mengamanatkan SK pensiun ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN, secara efektif Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN memberikan pertek pensiun PNS dan Janda/ dudanya sejak 1 Mei 2018. • Penyelenggaraan program pensiun menimbulkan beberapa permasalahan dalam pemberia…
Policy Brief
Rasionalisasi Kebutuhan Dan Distribusi PNS Nasional
Ringkasan Eksekutif Kebutuhan PNS merupakan jumlah (kuantitas), kriteria (kualifikasi), kompetensi (kualitas) secara rasional yang diperlukan pada setiap unit instansi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rasionalisasi PNS diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesesuaian antara pegawai, baik secara kuantitas, kualifikasi, maupun kualitas dengan jenis dan beban peker…
Policy Brief
Rancangan Sistem Jaminan Pensiun Dan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Salah satu isu penting dalam konteks penataan manajemen ASN adalah soal kesejahteraan pensiun PNS. Sistem pensiun yang berlaku sekarang manfaatnya kurang bisa dinikmati oleh pensiunan PNS dan dari segi pendanaan telah membebani keuangan negara. Perlunya reformasi sistem pensiun PNS untuk mendorong kesejahteraan pensiunan PNS dan profesionalisme pengelolaan pensiun PNS. Pensiun merupak…
Policy Brief
Arah Kebijakan Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Dalam rangka mendukug tugas pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk menciptakan PPPK yang profesional perlu adanya sistem manajemen secara transparan berbasis merit sistem. Manajemen PPPK merupakan pengelolaan PPPK dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan PPPK yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, …
Policy Brief
Mengukur Indeks Profesionalitas Asn: Analisis Tujuan Dan Kemanfaatan
Profesionalitas dimaknai sebagai kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesi merupakan pekerjaan atau jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus pada jabatan tersebut. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawa…
Policy Brief
Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Manajemen Asn Di Badan Kepegawaian…
Penerapan Teknologi Informasi (TI) akan menghubungkan satu dengan lainnya tanpa batas ruang dan waktu, sehingga mempermudah akses komunikasi. Teknologi informasi akan membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, serta menyebarkan informasi. Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dal…
Policy Brief
Individual Development Plan Dalam Pengembangan Kompetensi ASN
Ringkasan Eksekutif • Peran strategis ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit. • Pengembangan kompetensi ASN diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN. • IDP merupakan perencanaan tertulis secara mendetail disertai langkah-langkah spesifik dan dievaluasi berkala u…
Policy Brief
Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
Ringkasan Eksekutif • Pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS, masa percobaan, dan pengangkatan PNS. • Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan seleksi CPNS terkait perencanaan, persiapan, waktu, koordinasi, dan panitia seleksi. • Seleksi pengadaan CPNS dilaksanakan melalui 3 (t…
Policy Brief
Implikasi Penetapan Tewas Dalam Perlindungan dan Pemberhentian PNS
Ringkasan Eksekutif • PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagai turunan dari UU ASN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai ASN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi dan mencakup program jaminan sosial nasional. • Definisi tewas dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 berbeda dengan PP Nomor 12 Tahun 1981. Lebih lanjut pasca ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 jug…
Policy Brief
Analisis Model Flexible Working Time Di Instansi Pemerintah
Ringkasan Eksekutif • Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan perubahan lingkungan strategis yang dinamis mempengarui pola kerja organisasi. • Teknologi sebagai sarana kerja sangat menentukan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan. • SDM pegawai secara kuantitas akan berkurang namun secara kualitas akan ditambah guna mencipakan…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah