Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Transformasi digital merupakan jembatan penting antara organisasi pemerintahan dan menjadi landasan krusial dalam konteks pemerintahan di Indonesia. • Indonesia menduduki peringkat ke-77 di Asia menurut Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) PBB tahun 2022 yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi masyarakatnya. • Transformasi dig…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Satu Data Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan Data berkualitas baik dengan standarisasi tertentu. Salah satu visi dan misi BKN adalah peningkatan kualitas database ASN terpadu melalui SIASN. Kualitas data ASN yang baik melingkupi data profil dan riwayat ASN yang terkini, lengkap, akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses dan am…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Dikeluarkannya Surat Edaran mengenai Budaya Kerja "BerAKHLAK" diharapkan bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi akar yang tertanam kuat pada setiap individu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Masih adanya pelanggaran disiplin serta stigma dalam masyarakat akan kinerja Aparatur Sipil Negara hingga saat ini mencerminkan bahw…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Permenpan RB Nomor 6 dan 7 Tahun 2022 telah menimbulkan asimetris dalam manajemen tata kelola SDM BRIN, karena belum ada petunjuk teknis yang jelas terkait perubahan dari penilaian kinerja berbasis angka kredit yang menjadi penilaian kinerja berbasis ekspektasi pimpinan dan perilaku pegawai. • Mekanisme kerja, penilaian kinerja, pola karier pejabat fungsional, serta …
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dalam bentuk pemberian Tugas Belajar melalui beasiswa. • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjalani tugas belajar memilik…
Policy Brief
Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BKN melakukan refocusing terhadap road map Reformasi Birokrasi BKN 2020-2023. Refocusing dilakukan dengan menyusun kerangka logis, dengan mendasarkan pada Rencana Strategis BKN 2020-2024 dan mandat peran mesa BKN dalam…