Analisis Perbedaan Data Kepegawaian SAPK dan SIMPEG di Pemerintah Kabupaten Ende

Pemanfaatan SAPK dan SIMPEG di Pemerintah Kab. Ende, hampir selalu bermasalah dengan perbedaan data keduanya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebabnya melalui triangulasi data kepegawaian, termasuk aspek regulasi dan pola pemanfaatannya. Data kepegawaian diperoleh dari BKPSDM Kab. Ende bersamaan kegiatan wawancara dengan pejabat terkait. Sedangkan pola pemanfaatan diperoleh melalui…

Persepsi Aparatur Sipil Negara Mengenai Skema Kerja Hybrid

Sistem kerja hybrid yang diadopsi dan diimplementasikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan menunjukan efektivitas kinerja yang baik. Namun Seiring berjalannya waktu, tingkat penyebaran Covid-19 berkurang maka saat ini pemerintah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan atas pernyataan Presiden tanggal …

Analisis Hubungan Perencanaan Sumber Daya Manusia Dan Rencana Strategis Organ…

Sistem kerja hybrid yang diadopsi dan diimplementasikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Era revolusi industri 4.0 menghadirkan perubahan yang menjadi tantangan dan peluang bagi organisasi dalam menjaga eksistensinya. Perencanaan strategis dan manajemen sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam menghadapi perubahan. Keterhubungan yang erat antara perencanaan SDM dan rencana s…

Analisis Persepsi Pegawai terhadap Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Kant…

Kebutuhan organisasi akan pengetahuan semakin penting karena pengetahuan merupakan salah satu sumber daya organisasi yang tidak akan habis walaupun sudah digunakan atau dibagikan. melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.11/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan saat ini sedang menggalakkan program manajemen pengetahuan dan meluncu…

Pengembangan Pegawai Bebasis Analisis Kesenjangan Kompetensi Jabatan Pimpinan…

Kompetensi merupakan landasan penting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), selain aspek kualifikasi dan kinerja. Pengembangan pegawai berbasis analisis kesenjangan kompetensi menjadi salah satu strategi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gamb…

Analisis Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian: Studi Kas…

Perlunya penyelesaian sengketa kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mencari keadilan terhadap Keputusan TUN yang dianggap merugikan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur yang benar dan instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian sehingga bisa mengkaji kasus terkait kedudukan rekomendasi KASN Nomor: B-4449/KAS…

Tinjauan atas Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Ne…

Tinjauan Pengisian Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerja…

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakanberdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, danjenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpamembedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membi…

Status Kepegawaian Polisi Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t…

Dalam pengelolaan hutan salah satunya dibentuk jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatu…

FAQ Penyelesaian Pensiun Bagi PNS yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi