Disiplin PNS : Netralitas dan Penanganan Benturan Kepentingan

Disiplin ASN merujuk pada ketaatan ASN terhadap aturan, norma, dan kode etik yang berlaku di lingkungan pemerintahan. ASN diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata tertib yang berlaku di tempat mereka bekerja. Netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan ASN untuk bersikap netral atau tidak berpihak dalam politik, khususnya dalam proses politik prakti…

Implementasi Pembentukan Aturan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian…

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah istilah yang populer terdengar di tengah masyarakat Indonesia. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas PPPK, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK mengamanatkan agar PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instan…

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan faktor kunci dalam peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Kedisiplinan yang baik mencerminkan tanggung jawab, semangat kerja, dan komitmen terhadap tugas, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Meskipun peraturan terkait disiplin kerja PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,…

Status Kepegawaian PNS Yang Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat …

PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan tidak serta merta kembali ke jabatan semula yang didudukinya. PNS tersebut dapat dipertimbangkan untuk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain baik itu berupa Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fu…

Buletin Panglima (Pasukan Kantor Regional V) Tahun 2022

Studi Kasus penerapan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20…

Karya tulis ini membahas tentang penerapan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purwakarta dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya pe…

Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Disiplin d…

Pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Alor Pemerintah Daerah, dimana penelitian ini merupakan hasil penelitian bagaimana penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dapat dijalankan. Dan merupaka penelitian hukum empiris dimana data yang diperoleh merupakan data BKPSDM Kabupaten Alor, dengan menggunakan cara pengumpulan data secara tek…

Penetapan Status Tewas Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Status da…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sanksi kepada PNS di daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui pantangan dalam memberikan undang-undang itu bersifat empiris. Setting penelitian berada di Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka meliputi buku, peratura…

Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Pembinaan Pegawai Neg…

Disiplin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, karena dengan disiplin ada keteraturan, tindakan-tindakan manusia yang diperbolehkan dan bahkan tidak dibolehkan atau dilarang. Dengan demikian sikap disiplin merupakan keharusan setiap orang dalam menjalani kehidupan bersama agar terjaga sikap saling menghargai. Bahwa dengan sikap disiplin tersebut setiap orang akan…

Tinjauan Hukum Disiplin Bagi PNS Yang Tidak Memberikan Hak Gaji Bekas Isteri…

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusanhakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Bagi PNS pernikahan dan perceraian dilakukan harus seijin atasan. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyer…