Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Policy Brief
UU ASN mengubah pengembangan ASN dari pendekatan closed career system. Implementasi kebijakan pengisian JPT didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT Pada Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga. Seleksi terbuka (open recru…
Policy Brief
Penerapan Teknologi Informasi (TI) akan menghubungkan satu dengan lainnya tanpa batas ruang dan waktu, sehingga mempermudah akses komunikasi. Teknologi informasi akan membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, serta menyebarkan informasi. Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dal…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Peran strategis ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit. • Pengembangan kompetensi ASN diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN. • IDP merupakan perencanaan tertulis secara mendetail disertai langkah-langkah spesifik dan dievaluasi berkala u…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Ketersediaan pegawai dalam instansi pemerintah akan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah itu sendiri, oleh karenanya dalam proses penyusunan kebutuhan harus memperhatikan rencana strategis pada instansi pemerintah agar pegawai yang tersedia dan yang akan direkrut adalah pegawai yang dapat mendukung pencapaian target kinerja instansi pemerintah. • Pen…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan PPPK memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS. Kompensasi yang berbeda dengan PNS adalah PPPK ti…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Revolusi industri 4.0 didominasi mesin berteknologi canggih menyebabkan SDM harus meningkatkan kualitasnya agar tidak tersaingi dengan mesin • Society 5.0 atau super-smart society merupakan konsep tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) • Human Experience Management (HXM) adalah pengelolaan aspek man…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Permasalahan kualitas data ASN menggambarkan ketidakakuratan data ASN, hal ini menjadi meng- hambat efektivitas layanan manajemen kepegawaian yang diselenggarakan BKN. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tematik untuk peningkatan kualitas data ASN sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Satu Data Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan Data berkualitas baik dengan standarisasi tertentu. Salah satu visi dan misi BKN adalah peningkatan kualitas database ASN terpadu melalui SIASN. Kualitas data ASN yang baik melingkupi data profil dan riwayat ASN yang terkini, lengkap, akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses dan am…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Dikeluarkannya Surat Edaran mengenai Budaya Kerja "BerAKHLAK" diharapkan bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi akar yang tertanam kuat pada setiap individu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Masih adanya pelanggaran disiplin serta stigma dalam masyarakat akan kinerja Aparatur Sipil Negara hingga saat ini mencerminkan bahw…