Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Karya Tulis Ilmiah
Perlunya penyelesaian sengketa kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mencari keadilan terhadap Keputusan TUN yang dianggap merugikan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya prosedur yang benar dan instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian sehingga bisa mengkaji kasus terkait kedudukan rekomendasi KASN Nomor: B-4449/KAS…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Ketersediaan pegawai dalam instansi pemerintah akan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah itu sendiri, oleh karenanya dalam proses penyusunan kebutuhan harus memperhatikan rencana strategis pada instansi pemerintah agar pegawai yang tersedia dan yang akan direkrut adalah pegawai yang dapat mendukung pencapaian target kinerja instansi pemerintah. • Pen…
Policy Brief
UU ASN mengubah pengembangan ASN dari pendekatan closed career system. Implementasi kebijakan pengisian JPT didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT Pada Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga. Seleksi terbuka (open recru…
Policy Brief
Penerapan Teknologi Informasi (TI) akan menghubungkan satu dengan lainnya tanpa batas ruang dan waktu, sehingga mempermudah akses komunikasi. Teknologi informasi akan membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, serta menyebarkan informasi. Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dal…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Peran strategis ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit. • Pengembangan kompetensi ASN diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN. • IDP merupakan perencanaan tertulis secara mendetail disertai langkah-langkah spesifik dan dievaluasi berkala u…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan dilaksanakan dengan asas netral. • Netralitas ASN hakikatnya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. • Komitmen untuk menjaga netralitas ASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak terutama ASN, Pejabat Pembina Kepegawai…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif : • Peningkatan kompetensi ASN berbasis SMART ASN untuk menciptakan daya saing dan penggunakan teknologi informasi (TI) sesuai perkembangan zaman. • RPJMN ke-3 (2015–2019), pembangunan ASN memasuki tahap SMART ASN yang menuntut ASN memiliki wawasan global, menguasai teknologi informasi, bahasa asing, dan jejaring kerja (networking), serta berintegritas. •…
Policy Brief
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara menandai momentum peningkatan profesionalisme birokrasi Indonesia. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pengembangan Aparatur Sipil Negara melalui pendekatan merit system. Problem banyak instansi Pemerintah belum memiliki prosedur sistematis (pola karir) yang mampu menyesuaikan kualifikasi dan kompetens…
Policy Brief
Kinerja merupakan hasil kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pegawai ASN, diperlukan sistem penilaian kinerja yang obyektif. Penilaian kinerja ASN merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan baik buruknya kinerja pegawai ASN. Untuk melakukan penilaian kinerja d…
Policy Brief
Manajemen ASN belum dilaksanakan secara maksimal melalui pendekatan kompetensi dalam penempatan pegawai. Sistem merit manajemen ASN yang menekankan adanya kesesuaian antara kompetensi ASN dan kualifikasi jabatan belum diterapkan. Penilaian kompetensi ASN diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi ASN dan kualifikasi jabatan yang diduduki pegawai ASN. Pengembangan Jabatan …