Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Filter hasil pencarian
Policy Brief
Digitalisasi Arsip Kepegawaian Pada Instansi Badan Kepegawaian Negara Dalam M…
RINGKASAN EKSEKUTIF • Teknologi informasi membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan informasi. serta menyebarkan Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dalam rangka memenuhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penyelamatan arsip merupakan prioritas utama bagi instans…
Policy Brief
Pendekatan Sense Of Belonging Dalam Upaya Internalisasi Budaya Kerja “Berak…
Ringkasan Eksekutif • Dikeluarkannya Surat Edaran mengenai Budaya Kerja "BerAKHLAK" diharapkan bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi akar yang tertanam kuat pada setiap individu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Masih adanya pelanggaran disiplin serta stigma dalam masyarakat akan kinerja Aparatur Sipil Negara hingga saat ini mencerminkan bahw…
Policy Brief
Rasionalisasi Kebutuhan Dan Distribusi PNS Nasional
Ringkasan Eksekutif Kebutuhan PNS merupakan jumlah (kuantitas), kriteria (kualifikasi), kompetensi (kualitas) secara rasional yang diperlukan pada setiap unit instansi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rasionalisasi PNS diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesesuaian antara pegawai, baik secara kuantitas, kualifikasi, maupun kualitas dengan jenis dan beban peker…
Karya Tulis Ilmiah
Pengembangan Pegawai Bebasis Analisis Kesenjangan Kompetensi Jabatan Pimpinan…
Kompetensi merupakan landasan penting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), selain aspek kualifikasi dan kinerja. Pengembangan pegawai berbasis analisis kesenjangan kompetensi menjadi salah satu strategi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gamb…
Policy Brief
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Pemerintah
UU ASN mengubah pengembangan ASN dari pendekatan closed career system. Implementasi kebijakan pengisian JPT didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT Pada Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga. Seleksi terbuka (open recru…
Karya Tulis Ilmiah
Status Kepegawaian Polisi Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t…
Dalam pengelolaan hutan salah satunya dibentuk jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatu…
Karya Tulis Ilmiah
Tinjauan Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Trans…
Manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi dan misi organisasi, dan dalam pelaksanaannya dikelola dan diatur oleh manusia. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu organisasi dengan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Penelitian ini dimaksu…
Karya Tulis Ilmiah
Optimalisasi Koordinasi Kinerja Jabatan Fungsioal Analisis SDM paratur Ahli S…
Spesisifik kewenangan yang diberikan untuk spesialisasi terntentu yang dilaksakan olek sekelompok jabatan yang dilaksakan oleh jabatan fungsional. Berbicara tentang pelayanan keahlian berdasarkan keahlian tertentu sebagai alat dalam meniggkatkan kinerja instansi dengan cara integral bagi jabatan khusus itu artinya adalah pola pelayanan publik disematkan oleh penanggung jawab jabatan untuk membe…
Karya Tulis Ilmiah
Tinjauan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Direktorat B…
Dalam penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rumah pada tahun 2020 melakukan perubahan struktur organisasi. Salah satu unit kerja yang mengala…
Karya Tulis Ilmiah
Pengaruh Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Terhadap Kinerj…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pengaruh dari analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap kinerja organisasi di lingkungan unit kerja Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskr…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah