Rasionalisasi Kebutuhan Dan Distribusi PNS Nasional

Ringkasan Eksekutif Kebutuhan PNS merupakan jumlah (kuantitas), kriteria (kualifikasi), kompetensi (kualitas) secara rasional yang diperlukan pada setiap unit instansi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rasionalisasi PNS diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesesuaian antara pegawai, baik secara kuantitas, kualifikasi, maupun kualitas dengan jenis dan beban peker…

Rancangan Sistem Jaminan Pensiun Dan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Salah satu isu penting dalam konteks penataan manajemen ASN adalah soal kesejahteraan pensiun PNS. Sistem pensiun yang berlaku sekarang manfaatnya kurang bisa dinikmati oleh pensiunan PNS dan dari segi pendanaan telah membebani keuangan negara. Perlunya reformasi sistem pensiun PNS untuk mendorong kesejahteraan pensiunan PNS dan profesionalisme pengelolaan pensiun PNS. Pensiun merupak…

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pensiun Bagi Wanita Yang Menjadi Istri Kedua Dari…

Pada prinsipnya Poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang. Terbukti ada 1 kasus Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Guru yang bekerja disalah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan, yang telah mendapatkan izin poligami dari Bupati. Oleh sebab itu penulis …

Tinjauan atas Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Ne…

Mengukur Indeks Profesionalitas Asn: Analisis Tujuan Dan Kemanfaatan

Profesionalitas dimaknai sebagai kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesi merupakan pekerjaan atau jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus pada jabatan tersebut. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawa…

Implikasi Penetapan Tewas Dalam Perlindungan dan Pemberhentian PNS

Ringkasan Eksekutif • PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagai turunan dari UU ASN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai ASN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi dan mencakup program jaminan sosial nasional. • Definisi tewas dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 berbeda dengan PP Nomor 12 Tahun 1981. Lebih lanjut pasca ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 jug…

Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif • Pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS, masa percobaan, dan pengangkatan PNS. • Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan seleksi CPNS terkait perencanaan, persiapan, waktu, koordinasi, dan panitia seleksi. • Seleksi pengadaan CPNS dilaksanakan melalui 3 (t…

Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keemp…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab peraturan pelarangan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat terindikasi melanggar HAM, diskriminasi gender, dan hukum agama. Sebagai bahan analisa dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan kasus-kasus nyata yang t…

Evaluasi Kebijakan Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya

Ringkasan Eksekutif • PP Manajemen PNS mengamanatkan SK pensiun ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN, secara efektif Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN memberikan pertek pensiun PNS dan Janda/ dudanya sejak 1 Mei 2018. • Penyelenggaraan program pensiun menimbulkan beberapa permasalahan dalam pemberia…

Inovasi Sistem Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Ringkasan Eksekutif 1. Tren peningkatan jumlah PNS yang sudah memasuki batas usia pensiun pada tiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan tren peningkatan teknologi dalam pelayanan pensiun. 2. Manajemen pensiun PNS mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan sehingga perlu penyesuaian tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara 3. Inovasi dari sistem aplikasi…