Sosialisasi Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023

Terbitnya Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 ini akan menjadikan pejabat fungsional semakin agile,” ucap Haryomo Dwi Putranto selaku Plt. Kepala BKN dalam Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 (18/9/2023). Haryomo lebih lanjut menyampaikan bahwa predikat kinerja jabatan fungsional tidak lagi terikat dengan butir-butir kegiatan maupun angka kredit.

Growth Minset Bagi Percepatan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

SDM Aparatur dituntut terus belajar, mengembangkan kapabilitas, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompetensi personal menjadi titik terlemah yang mem- buat kinerja SDM Aparatur belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat maupun bagi pencapaian tujuan nasional. Penetapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak serta merta menyelesaikan masalah birokrasi pemerin…

Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Design Gaji Dan Tunjangan

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada setiap PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji PNS dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja (output) dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indek harga yang berlaku di d…

Gambaran Permasalahan-Permasalahan Yang Ada Pada Proses Kenaikan Pangakat Oto…

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Pendidikan Ilmu Kepegawaian BKN Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Gambaran Permasalahan-Permasalahan Yang Ada Pada Proses Kenaikan Pangakat Otomatis Di BKPPD Kota Kupang Serta Upaya Penanggulangannya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Den…

Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Disiplin d…

Pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Alor Pemerintah Daerah, dimana penelitian ini merupakan hasil penelitian bagaimana penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dapat dijalankan. Dan merupaka penelitian hukum empiris dimana data yang diperoleh merupakan data BKPSDM Kabupaten Alor, dengan menggunakan cara pengumpulan data secara tek…

Analisis Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda …

Karya tulis ini membahas penilaian kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda (KPPN) Tahun 2019. Penelitian dilakukan berdasarkan data penilaian kinerja KPPN Samarinda, wawancara serta studi peraturan perundang-undangan. Kinerja sebuah organisasi setiap tahunnya dilakukan penilaian untuk melihat tingkat ketercapaian terhadap sasaran kinerja yang dilakukan sebah organisas…

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pra…

Stres telah menjadi faktor penting diantara faktor lainnya yang berdampak pada kinerja. Stres dapat dialami oleh sebagian besar orang dalam bekerja. Maka dari itu, peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap salah satu instansi yang memiliki tugas mengumpulkan penerimaan negara yang menurut data yang diperoleh capaian penerimaan kantornya di tahun 2015 sampai dengan 2019 belum memenuhi targe…

Analisis Penerapan Sistem Penilaian Kinerja pada KPP Pratama Kedaton

Skripsi ini membahas sistem penilaian kinerja yang diterapkan di KPP Pratama Kedaton. Penulisan ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan berdasarkan hasil wawancara, studi peraturan perundang-undangan, serta data lainnya. Penilaian kinerja terdiri dari penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja pegawai. Keduanya merupakan aspek yang saling m…

Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Tahun 2023

Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Pelestarian Cagar …

Dalam penulisan karya tulis ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian kinerja PNS dalam kaitannya dengan rentang kendali dan dampak perubahan organisasi pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I Yogyakarta. Penilaian kinerja PNS dilakukan melalui aplikasi e-SKP. Terdapat lima hambatan dalam penilaian kinerja, yaitu faktor hambatan hukum, norma sosial, politis, hambatan sistem aplikasi, …