Studi Kasus penerapan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20…

Karya tulis ini membahas tentang penerapan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purwakarta dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya pe…

Fungsi Dan Peran Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pengembangan Karir Pegawai Ne…

Faktor - Faktor Penghambat Penerapan Assessment Center Pada Badan Narkotika …

Pada Undang-Undang ASN disebutkan perlu menerapkan sistem merit, yaitu dengan membandingkan kompetensi dengan kualifikasi yang dibutuhkan yang dapat diukur dengan melakukan penilaian kompetensi. Pada ASN penilaian kompetensi menggunakan metode Assessment Center. Badan Narkotika Nasional telah melakukan metode assessment center sejak tahun 2014. Bahkan pimpinan sangat antusias dengan adanya …

Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Disiplin d…

Pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Alor Pemerintah Daerah, dimana penelitian ini merupakan hasil penelitian bagaimana penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dapat dijalankan. Dan merupaka penelitian hukum empiris dimana data yang diperoleh merupakan data BKPSDM Kabupaten Alor, dengan menggunakan cara pengumpulan data secara tek…

Strategi Pengembangan Kompetensi Pns Di Lingkungan Direktorat Perhubungan Uda…

Karya tulis ini membahas tentang strategi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan Latihan PNS yang dilaksanakan di Kantor UPBU Kelas 1 APT. Pranoto pada saat terjadinya pandemi covid-19. Penelitian dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka serta data kepegawaian yang diperoleh melalui web resmi kepegawaian Kementerian Perhubungan. Berdasarkan peraturan yang berlaku…

Peningkatan Indeks Profesionalitas PNS Melalui Pengembangan Kompetensi Di Lin…

Salah satu dimensi dalam penilaian tingkat profesionalitas PNS adalah melalui pengukuran kompetensi yang dimiliki masing-masing individunya. Untuk mengoptimalisasikan pengukuran pada dimensi kompetensi tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi merupakan hak dan juga kesempatan bagi setiap PNS dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan. Terd…

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian Ijasah…

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan antara lain Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan demikian Pegawai Aparatur Sipil Negara yang adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan…

Persiapan Integrasi Data Pegawai Antara HRIS Kemenkeu Dan SAPK BKN Serta Damp…

Karya tulis ini membahas tentang integrasi data HRIS Kemenkeu dan SAPK BKN. Penulisan ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan studi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi saat ini data kepegawaian yang ada belum akurat dan terkini sehingga harus segera dilakukan integrasi data untuk membangun suatu databas…

Analisis Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda …

Karya tulis ini membahas penilaian kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda (KPPN) Tahun 2019. Penelitian dilakukan berdasarkan data penilaian kinerja KPPN Samarinda, wawancara serta studi peraturan perundang-undangan. Kinerja sebuah organisasi setiap tahunnya dilakukan penilaian untuk melihat tingkat ketercapaian terhadap sasaran kinerja yang dilakukan sebah organisas…

Penetapan Status Tewas Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Status da…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sanksi kepada PNS di daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui pantangan dalam memberikan undang-undang itu bersifat empiris. Setting penelitian berada di Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka meliputi buku, peratura…