Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan PPPK memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS. Kompensasi yang berbeda dengan PNS adalah PPPK ti…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan PPPK memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS. Kompensasi yang berbeda dengan PNS adalah PPPK ti…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Reformasi birokrasi berkelanjutan merupakan strategi implementasi reformasi birokrasi yang menjamin proses perbaikan terus-menerus (continuous improvement) Implementasi reformasi birokrasi di BKN berfokus pada akar masalah tata kelola, serta memberikan prioritas perbaikan tata kelola sesuai dengan karakteristik dan sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi p…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Teknologi dan manusia di kemudian hari dalam penyelenggaraan manajemen ASN dapat bekerja sama secara optimal untuk menggapai visi Indonesia 2045. Terdapat 4 (empat) aktivitas teknologi sebagai partner bekerja ASN: identifikasi permasalahan dan peluang perbaikan; menyiapkan pendekatan yang tepat untuk memecahkan masalah; implementasi pendekatan pemecahan masalah; dan melaku…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Revolusi industri 4.0 didominasi mesin berteknologi canggih menyebabkan SDM harus meningkatkan kualitasnya agar tidak tersaingi dengan mesin • Society 5.0 atau super-smart society merupakan konsep tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) • Human Experience Management (HXM) adalah pengelolaan aspek man…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Permasalahan kualitas data ASN menggambarkan ketidakakuratan data ASN, hal ini menjadi meng- hambat efektivitas layanan manajemen kepegawaian yang diselenggarakan BKN. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tematik untuk peningkatan kualitas data ASN sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF Penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat dalam mem- berikan pelayanan kepada masyarakat. . Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi salah satu tahapan dalam penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian pegawai yang disetarakan jabatannya dapat dimaknai dalam langkah kongkret dari penyederhanaan birokrasi melalui tahapa…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF Sumpah/Janji PNS yang didasari atas dasar iman akan membentuk pribadi PNS yang berintegritas. Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan, yang diikrarkan dihadapan pejabat berwenang menurut agama dan kepercayaannya. • PNS wajib mengucapkan Sumpah dan Janji setia kepada UUD 1945, Pemerintah dan Negara RI. Setiap PNS wajib mengamalka…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. • Pendekatan kepemimpinan situasional bertujuan untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil. • Adanya tuntutan situasi di dalam instansi pemerintah yang terus berubah membuat pimpinan harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sehingga dapat memaksimalkan efektifitas …
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Teknologi informasi membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan informasi. serta menyebarkan Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dalam rangka memenuhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penyelamatan arsip merupakan prioritas utama bagi instans…