Policy Brief
Strategi dalam Mewujudkan Karakteristik Smart ASN
Ringkasan Eksekutif : • Peningkatan kompetensi ASN berbasis SMART ASN untuk menciptakan daya saing dan penggunakan teknologi informasi (TI) sesuai perkembangan zaman. • RPJMN ke-3 (2015–2019), pembangunan ASN memasuki tahap SMART ASN yang menuntut ASN memiliki wawasan global, menguasai teknologi informasi, bahasa asing, dan jejaring kerja (networking), serta berintegritas. •…
Policy Brief
Strategi Penegakan Netralitas ASN dalam Birokrasi Pemerintahan
Ringkasan Eksekutif • Penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan dilaksanakan dengan asas netral. • Netralitas ASN hakikatnya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. • Komitmen untuk menjaga netralitas ASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak terutama ASN, Pejabat Pembina Kepegawai…
Policy Brief
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Pemerintah
UU ASN mengubah pengembangan ASN dari pendekatan closed career system. Implementasi kebijakan pengisian JPT didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT Pada Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga. Seleksi terbuka (open recru…
Policy Brief
Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Manajemen Asn Di Badan Kepegawaian…
Penerapan Teknologi Informasi (TI) akan menghubungkan satu dengan lainnya tanpa batas ruang dan waktu, sehingga mempermudah akses komunikasi. Teknologi informasi akan membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, serta menyebarkan informasi. Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dal…
Policy Brief
Individual Development Plan Dalam Pengembangan Kompetensi ASN
Ringkasan Eksekutif • Peran strategis ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit. • Pengembangan kompetensi ASN diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN. • IDP merupakan perencanaan tertulis secara mendetail disertai langkah-langkah spesifik dan dievaluasi berkala u…
Policy Brief
Urgensi Integrasi Aplikasi Penyusunan Kebutuhan ASN
Ringkasan Eksekutif • Ketersediaan pegawai dalam instansi pemerintah akan berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah itu sendiri, oleh karenanya dalam proses penyusunan kebutuhan harus memperhatikan rencana strategis pada instansi pemerintah agar pegawai yang tersedia dan yang akan direkrut adalah pegawai yang dapat mendukung pencapaian target kinerja instansi pemerintah. • Pen…
Policy Brief
Kebijakan Satu Data Aparatur Sipil Negara Untuk Mewujudkan Interoperabilitas
Ringkasan Eksekutif • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan PPPK memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS. Kompensasi yang berbeda dengan PNS adalah PPPK ti…
Policy Brief
Pembinaan Aparatur Sipil Negara Berbasis Human Experience Management
Ringkasan Eksekutif • Revolusi industri 4.0 didominasi mesin berteknologi canggih menyebabkan SDM harus meningkatkan kualitasnya agar tidak tersaingi dengan mesin • Society 5.0 atau super-smart society merupakan konsep tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) • Human Experience Management (HXM) adalah pengelolaan aspek man…
Policy Brief
Pengukuran Kualitas Data ASN
Ringkasan Eksekutif Permasalahan kualitas data ASN menggambarkan ketidakakuratan data ASN, hal ini menjadi meng- hambat efektivitas layanan manajemen kepegawaian yang diselenggarakan BKN. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tematik untuk peningkatan kualitas data ASN sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No…
Policy Brief
Peningkatan Kualitas Data Aparatur Sipil Negara Melalui Pemutakhiran Data Man…
Ringkasan Eksekutif Satu Data Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan Data berkualitas baik dengan standarisasi tertentu. Salah satu visi dan misi BKN adalah peningkatan kualitas database ASN terpadu melalui SIASN. Kualitas data ASN yang baik melingkupi data profil dan riwayat ASN yang terkini, lengkap, akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses dan am…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah