Karya Tulis Ilmiah
Dalam penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rumah pada tahun 2020 melakukan perubahan struktur organisasi. Salah satu unit kerja yang mengala…
Karya Tulis Ilmiah
Karya tulis ini disusun untuk mengetahui persepsi PNS yang sedang menjalani tugas belajar di PIK BKN terhadap enam aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dalam Rilis BKN Nomor 006/Rilis/BKN/V/2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah 3 (tiga) orang informan yang terdiri dari 1 orang mahasiswa PIK Angkatan XII, 1…
Karya Tulis Ilmiah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan karier jabatan fungsional kepegawaian analis sumber daya manusia aparatur berdasarkan faktor- faktor yang mempengaruhinya, dengan studi kasus di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Terdapat tiga indicator yang mempengaruhi pengembangan karier meliputi pendidikan dan pelatihan, promosi, dan mutasi. Meto…
Policy Brief
UU ASN mengubah pengembangan ASN dari pendekatan closed career system. Implementasi kebijakan pengisian JPT didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian JPT Pada Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian JPT pada Kementerian/Lembaga. Seleksi terbuka (open recru…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Kebutuhan PNS merupakan jumlah (kuantitas), kriteria (kualifikasi), kompetensi (kualitas) secara rasional yang diperlukan pada setiap unit instansi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rasionalisasi PNS diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesesuaian antara pegawai, baik secara kuantitas, kualifikasi, maupun kualitas dengan jenis dan beban peker…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Teknologi informasi membantu setiap manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan informasi. serta menyebarkan Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi bagi semua penyelenggara pelayanan publik termasuk manajemen ASN dalam rangka memenuhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penyelamatan arsip merupakan prioritas utama bagi instans…
Policy Brief
RINGKASAN EKSEKUTIF • Transformasi digital merupakan jembatan penting antara organisasi pemerintahan dan menjadi landasan krusial dalam konteks pemerintahan di Indonesia. • Indonesia menduduki peringkat ke-77 di Asia menurut Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) PBB tahun 2022 yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi masyarakatnya. • Transformasi dig…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Dikeluarkannya Surat Edaran mengenai Budaya Kerja "BerAKHLAK" diharapkan bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi akar yang tertanam kuat pada setiap individu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Masih adanya pelanggaran disiplin serta stigma dalam masyarakat akan kinerja Aparatur Sipil Negara hingga saat ini mencerminkan bahw…