Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • PP Manajemen PNS mengamanatkan SK pensiun ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN, secara efektif Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN memberikan pertek pensiun PNS dan Janda/ dudanya sejak 1 Mei 2018. • Penyelenggaraan program pensiun menimbulkan beberapa permasalahan dalam pemberia…
Policy Brief
Dalam rangka mendukug tugas pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk menciptakan PPPK yang profesional perlu adanya sistem manajemen secara transparan berbasis merit sistem. Manajemen PPPK merupakan pengelolaan PPPK dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan PPPK yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, …
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagai turunan dari UU ASN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai ASN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi dan mencakup program jaminan sosial nasional. • Definisi tewas dalam PP Nomor 70 Tahun 2015 berbeda dengan PP Nomor 12 Tahun 1981. Lebih lanjut pasca ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 jug…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Inovasi pelayanan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi. • Dilingkungan instansi pemerintah pengembangan pelayanan pensiun berbasis elektronik/aplikasi diperlukan sebagai inovasi dalam proses pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS. • Dalam manajemen PNS, digitalisasi pelayanan pensiun d…