Disiplin PNS : Netralitas dan Penanganan Benturan Kepentingan

Disiplin ASN merujuk pada ketaatan ASN terhadap aturan, norma, dan kode etik yang berlaku di lingkungan pemerintahan. ASN diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata tertib yang berlaku di tempat mereka bekerja. Netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan ASN untuk bersikap netral atau tidak berpihak dalam politik, khususnya dalam proses politik prakti…

Status Kepegawaian PNS Yang Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat …

PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan tidak serta merta kembali ke jabatan semula yang didudukinya. PNS tersebut dapat dipertimbangkan untuk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain baik itu berupa Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fu…

Tinjauan Hukum Disiplin Bagi PNS Yang Tidak Memberikan Hak Gaji Bekas Isteri…

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusanhakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Bagi PNS pernikahan dan perceraian dilakukan harus seijin atasan. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyer…

Analisis Penyelesaian Banding Administratif di Sekretariat BAPEK : Studi Kasu…

Tulisan ini membahas mengenai penyelesaian banding administratif pada kasus PNS yang melakukan hidup bersama dan analisis pertimbangan BAPEK dalam memberikan keputusan terhadap banding administratif PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan hidup bersama. BAPEK memperkuat hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS yang sudah jelas melakukan pelanggaran hidup bersama dan abai dar…

Analisis Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sedang Dalam Pemeriksaan Tim Disiplin Pe…

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif adalah jalan penting bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik organisasi privat maupun organisasi publik (pemerintah). Salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil adalah mutasi sebagai penjelmaan pengembangan pegawai, namun dalam implementasinya, adakalanya mutasi disalahgunakan penggunanaanya demi …

E-Book Tata Cara Pengaduan Hukuman Disiplin Melalui Aplikasi Integrated Disci…

Analisis Keputusan BAPEK atas Penguatan dan Peringanan Hukuman Disiplin Bera…

Skripsi ini membahas tentang Keputusan BAPEK atas banding administratif yang diajukan oleh pegawai. Keputusan yang dikeluarkan bisa memperkuat dan memperingan hukuman disiplin berat yang telah dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan diperkuat ketika sanggahan banding administratif tidak kuat alasannya dan sebelumnya telah dijatuhkan hukuman disiplin namun tidak memberikan ef…

Analisis Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil Wanita …

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan peceraian bagi pegawai negeri sipil. Hukuman disiplin yang telah diatur tersebut dianggap kura…

Analisis Penyelesaian Banding Administratif Bagi Cpns: Studi Kasus Pelanggara…

Salah satu pengaturan dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan keluarnya Keputusan Walikota P yang tujukan untuk memberhentian salah seorang CPNS dalam lingkup wilayahnya karena melakukan indispliner pencurian vaksin dan peretasan aplikasi P-Care. Atas pemberhentian dirinya, CPNS GY mengajukan banding…