Analisis atas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang B…

Strategi Badan Kepegawaian Negara dalam Percepatan Penyusunan Evaluasi Jabata…

Reformasi birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah salah satunya dengan pelaksanaan evaluasi jabatan (evajab). Hasil dari evajab sekarang digunakan untuk penentuan tunjangan kinerja bagi seluruh Instansi Pemerintah. Kedepannya, akan digunakan sebagai dasar sistem penggajian baru yaitu gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Berdasarkan aturan seharusny…

Peran BKN Dalam Mewujudkan Pembangunan Manusia, Iptek Dan Tata Kelola Kepemer…

Ringkasan Eksekutif Teknologi dan manusia di kemudian hari dalam penyelenggaraan manajemen ASN dapat bekerja sama secara optimal untuk menggapai visi Indonesia 2045. Terdapat 4 (empat) aktivitas teknologi sebagai partner bekerja ASN: identifikasi permasalahan dan peluang perbaikan; menyiapkan pendekatan yang tepat untuk memecahkan masalah; implementasi pendekatan pemecahan masalah; dan melaku…

Analisis Perbandingan Implementasi Learning Organization pada Instansi Pemeri…

Skripsi ini membahas tentang perbandingan implementasi learning organization pada dua instansi pemerintah yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara. Dasar perbandingan ini berdasarkankomponen LO dari Peter Senge dan Cummmings &Worley yaitupersonal mastery, mental models, shared vision, team learning, systems thinking, kepemimpinan, struktur organisasi, budaya organisasi, pengem…

Status Kepegawaian Polisi Kehutanan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t…

Dalam pengelolaan hutan salah satunya dibentuk jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatu…

Analisis Implementasi Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyederhanaan Struktu…

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2025, pemerintah menyederhanakan struktur unit organisasi menjadi dua layer. Struktur datar akan lebih responsif, adaptif, tata laksana pekerjaan sederhana, koordinasi mudah dan proses bisnisnya singkat sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, harus diisi dengan jabata…

Analisis Atas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang B…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 pada Badan Pertimbangan ASN. Dengan bertransformasinya BAPEK menjadi BPASN tersebut tentu tuntutan masyarakat akan lahirnya suatu badan yang semakin kredibel dan profesional tidak terelakkan lagi.…

Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Melalui Strategi Pencils

Ringkasan Eksekutif • Citra instansi pemerintah penting dilakukan sebagai cermin penilaian publik. • Dalam mengelola dan meningkatkan citra pemerintah, diperlukan sebuah kerjasama dan strategi yang disusun unit kerja humas instansi pemerintah. • Dibutuhkan dukungan oleh top management serta seluruh unit di instansi agar dapat berjalan sesuai tujuan. • Setiap instansi perlu…

Identifikasi Organizational Citizenship Behaviour (OCB) Dalam Rekrutmen ASN

Salah satu aspek budaya organisasi dapat diamati dengan perilaku Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Konsep OCB berfokus pada perilaku individu yang menguntungkan bagi organisasi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dalam organisasi pemerintah, identifikasi nilainilai yang mendasari perilaku OCB pada calon pegawai ASN dapat dilakukan dengan metode atau teknik diantaranya indirect …

Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan/POS AP (Standar Operas…

SOP (Standard Operating Procedure) Administrasi Pemerintahan adalah dokumen yang berisi panduan langkah demi langkah untuk melaksanakan tugas dan kegiatan administratif dalam suatu instansi pemerintahan. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan konsisten, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.