FAQ Penyelesaian Pensiun Bagi PNS yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi

Hak Pensiun Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mendefinisikan anak sebagai anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang. Sehingga hanya anak kandung yang dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya jika pensiun janda/duda tidak ada yang menerima, dan anak masih memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun. Sehingga, anak a…

Peningkatan Layanan Penetapan Pensiun Pns Dan Pensiun Janda / Duda PNS Pada W…

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan penetapan pensiun PNS dan janda/duda PNS di wilayah kerja Kantor Regional III BKN serat untuk mencari dan merekomendasikan solusi penyelesaian permasalahan penetapan pensiun PNS dan janda/duda PNS di wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Metode penulisan yang diterapkan pada makalah ini disesuaikan dengan permasalahan …

Analisis Prosedur Pensiun Atas Permintaan sendiri Studi Kasus Pada PNS di Di…

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis seorang PNS untuk pengajuan pensiun atas permintaan sendiri (APS) dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Aceh ( Provinsi), ketika sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk pensiun atas permintaan sendiri. Metode yang digunakan adalah mendeskripsikan…

Rancangan Sistem Jaminan Pensiun Dan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Salah satu isu penting dalam konteks penataan manajemen ASN adalah soal kesejahteraan pensiun PNS. Sistem pensiun yang berlaku sekarang manfaatnya kurang bisa dinikmati oleh pensiunan PNS dan dari segi pendanaan telah membebani keuangan negara. Perlunya reformasi sistem pensiun PNS untuk mendorong kesejahteraan pensiunan PNS dan profesionalisme pengelolaan pensiun PNS. Pensiun merupak…

Konsepsi Jaminan Pensiun Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Ringkasan Eksekutif • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan PPPK memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS. Kompensasi yang berbeda dengan PNS adalah PPPK ti…

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pensiun Bagi Wanita Yang Menjadi Istri Kedua Dari…

Pada prinsipnya Poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang. Terbukti ada 1 kasus Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Guru yang bekerja disalah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Grobogan, yang telah mendapatkan izin poligami dari Bupati. Oleh sebab itu penulis …

Inovasi Pelayanan Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Berbasis Docu Dig…

Ringkasan Eksekutif • Inovasi pelayanan pemerintah diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi. • Dilingkungan instansi pemerintah pengembangan pelayanan pensiun berbasis elektronik/aplikasi diperlukan sebagai inovasi dalam proses pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS. • Dalam manajemen PNS, digitalisasi pelayanan pensiun d…

Evaluasi Kebijakan Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Dudanya

Ringkasan Eksekutif • PP Manajemen PNS mengamanatkan SK pensiun ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN, secara efektif Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN memberikan pertek pensiun PNS dan Janda/ dudanya sejak 1 Mei 2018. • Penyelenggaraan program pensiun menimbulkan beberapa permasalahan dalam pemberia…

Inovasi Sistem Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Ringkasan Eksekutif 1. Tren peningkatan jumlah PNS yang sudah memasuki batas usia pensiun pada tiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan tren peningkatan teknologi dalam pelayanan pensiun. 2. Manajemen pensiun PNS mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan sehingga perlu penyesuaian tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara 3. Inovasi dari sistem aplikasi…