Karya Tulis Ilmiah
Sebagai bagian dari instansi pemerintah, UPBU Lasondre tidak terlepas dari kewajiban penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Anjab dan ABK sebagaimana peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, salah satu unsur penting efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi tidak semata ditentukan bentuk struktur birokrasi, melainkan beban kerja yang harus dianalisis. Sehingga, j…
Karya Tulis Ilmiah
Dalam PP No.10/1983 jo. PP No.45/1990 Pasal 4 Ayat 2, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Jika dilanggar, berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 PP No.10/1983, PNS wanita tersebut dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Meskipun demikian, penjatuhan hukuman disiplin itu tidak serta merta bersifat final, jika PNS tersebut melakukan banding administratif. Dalam…
Karya Tulis Ilmiah
Kabupaten Aceh Tengah, yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan memiliki beberapa risiko bencana yang harus dihadapi. Resiko tersebut meliputi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Aceh, tanah longsor saat musim hujan, banjir di daerah dekat sungai atau dataran rendah, serta risiko kebakaran hutan dan pemukiman penduduk. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Pelatihan Kebencanaan terh…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Reformasi pensiun PNS perlu adanya model baru untuk menciptakan kesinambungan kesejahteraan bagi pensiunan PNS. • Keberlangsungan penyelenggaraan program pensiun PNS saat ini tidak lepas dari peran PT Taspen (Persero) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk membayarkan manfaat pensiun PNS dan BKN sebagai penyelenggara administrasi program pensiun PNS. • …
Policy Brief
Undang-Undang ASN mengamanatkan jaminan pensiun PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Penyelenggaraan program pensiun saat ini telah memberatkan APBN dan manfaat pensiun PNS sangat kecil dibandingkan penghasilan saat aktif. Implementasi kebijakan pensiun PNS terkendala dengan belum selesainya penyusunan RPP Jami…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • PNS berintegritas diperlukan untuk membentuk birokrasi pemerintah yang handal • Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional dan berkarakter. • Karakter dibentuk oleh sikap perilaku dari nilainilai dasar, kedudukan dan peran PNS, yang menguasai bidang tugasnya • Pendidikan karakter menja…
Policy Brief
Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan program orientasi di tempat kerja. Untuk orientasi di lingkup instansi pemerintah belum diatur secara formal dan jelas program orientasi terhadap CPNS. Te r da pat manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan program orientasi CPNS, bagi CPNS maupun organisasi pemerintah. Orientasi berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang paling…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Mempersiapkan calon pemimpin penting dilakukan untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. • Rencanaan suksesi PNS merupakan metode penyiapan calon pejabat di Instansi Pemerintah pada jabatan-jabatan strategis berdasarkan sistem merit. • Rencanaan suksesi PNS diprioritaskan pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi untuk mendapatkan Pejabat yang profesi…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Tingkat kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 yang memenuhi ambang batas (Passing Grade) dinilai sangat rendah, mayoritas gugur pada Test Karakteristik Pribadi (TKP) • Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang kompetitif diharapkan memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di b…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif 1. Tren peningkatan jumlah PNS yang sudah memasuki batas usia pensiun pada tiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan tren peningkatan teknologi dalam pelayanan pensiun. 2. Manajemen pensiun PNS mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan sehingga perlu penyesuaian tugas dan fungsi Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara 3. Inovasi dari sistem aplikasi…