Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Reformasi pensiun PNS perlu adanya model baru untuk menciptakan kesinambungan kesejahteraan bagi pensiunan PNS. • Keberlangsungan penyelenggaraan program pensiun PNS saat ini tidak lepas dari peran PT Taspen (Persero) sebagai lembaga yang diberi mandat untuk membayarkan manfaat pensiun PNS dan BKN sebagai penyelenggara administrasi program pensiun PNS. • …
Policy Brief
Undang-Undang ASN mengamanatkan jaminan pensiun PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak dan penghargaan atas pengabdian PNS. Penyelenggaraan program pensiun saat ini telah memberatkan APBN dan manfaat pensiun PNS sangat kecil dibandingkan penghasilan saat aktif. Implementasi kebijakan pensiun PNS terkendala dengan belum selesainya penyusunan RPP Jami…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Negara berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan kepada setiap warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dll. • Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam peradilan umum diatur dalam ketentuan KUHAP. • Perlindungan hukum ASN diamanatkan dalam UU ASN Pasal 21 (d). • ASN sebagai bagian dari warga negara diberikan perlindungan hukum dal…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • PNS berintegritas diperlukan untuk membentuk birokrasi pemerintah yang handal • Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional dan berkarakter. • Karakter dibentuk oleh sikap perilaku dari nilainilai dasar, kedudukan dan peran PNS, yang menguasai bidang tugasnya • Pendidikan karakter menja…
Policy Brief
Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan program orientasi di tempat kerja. Untuk orientasi di lingkup instansi pemerintah belum diatur secara formal dan jelas program orientasi terhadap CPNS. Te r da pat manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan program orientasi CPNS, bagi CPNS maupun organisasi pemerintah. Orientasi berbasis kompetensi merupakan pendekatan yang paling…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Untuk menjamin keselarasan potensi pegawai dalam mengembangkan karier diperlukan jalur atau pola karier ASN disetiap instansi pemerintah yang terintegrasi secara nasional. • Pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. • Pola karier menunjukan lintas…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif Regulasi dan kebijakan manajemen PNS memungkinkan adanya turnover PNS melalui perpindahan dari satu organisasi pemerintah ke organisasi pemerintah lainnya. Turnover PNS tersebut menimbulkan permasalahan diantaranya terganggunya kinerja dan sistem operasional organisasi, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program kerja. Sebanyak 64% alasan turnover PNS …
Policy Brief
Salah satu aspek budaya organisasi dapat diamati dengan perilaku Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Konsep OCB berfokus pada perilaku individu yang menguntungkan bagi organisasi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dalam organisasi pemerintah, identifikasi nilainilai yang mendasari perilaku OCB pada calon pegawai ASN dapat dilakukan dengan metode atau teknik diantaranya indirect …
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Mempersiapkan calon pemimpin penting dilakukan untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. • Rencanaan suksesi PNS merupakan metode penyiapan calon pejabat di Instansi Pemerintah pada jabatan-jabatan strategis berdasarkan sistem merit. • Rencanaan suksesi PNS diprioritaskan pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi untuk mendapatkan Pejabat yang profesi…
Policy Brief
Ringkasan Eksekutif • Tidak adanya perencanaan suksesi kepemimpinan di instansi pemerintah menyebabkan krisis kepemimpinan. • Instansi pemerintah wajib memiliki manajemen karir yang terdiri atas perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi dari manajemen talenta. • Pembinaan dan pengembangan bakat ASN melalui manajemen talent diperlukan untuk mendapatkan…